Kebutuhan akan PAUD Inklusi di Sumbawa semakin dirasakan mendesak oleh berbagai kalangan.Mengingat secara faktual Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sumbawa sesungguhnya ada bahkan mungkin banyak.

Kebutuhan pendidikan bagi ABK merupakan amanat konstitusi. Apalagi saat ini DPRD Sumbawa sedang membahas Ranperda Pendidikan.

Hal ini mendapat tanggapan dari Yossy Dwi Erliana, S.Psi., M.Psi., Psikolog. Menurutnya inilah momentum untuk mengakomodasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sehingga mendapat payung regulasi di level daerah yang lebih menjamin hak dasar anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus.

Menurut psikolog yang juga Ketua Lembaga Psikolog Pelangi Harapan (LPPH) Sumbawa ini, bahwa kebutuhan akan layanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) suatu yang menarik dan bukan hal yang mudah untuk dicari solusinya. Awalnya Inklusi menjadi solusi yang terpikirkan beberapa waktu yang lalu, namun kenyataannya Inklusi justru memunculkan beberapa permasalahan baru, seperti kebutuhan-kebutuhan ABK tidak terpenuhi seperti seharusnya, dikarenakan kemampuan guru yang tidak sesuai dan pola pengajaran yang tidak disesuaikan dengan kekhususan yang dimiliki oleh anak.

            Anak berkebutuhan Khusus, merupakan anak-anak yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, baik berupa kelebihan maupun kekurangan, baik secara fisik maupun akademik. Perlunya pengetahuan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus ini penting dimiliki sebelum kita memberikan perlakuan atau intervensi maupun solusi terhadap permasalahan mereka.

            Menurut psikolog yang lama bekerja di Yogykarta ini, jika Sumbawa ingin mengembangkan PAUD Inklusi, tidak hanya terbatas pada anak-anak yang memiliki kekhususan (cacat) secara fisik. Sedangkan untuk anak-anak yang memiliki kekhususan di akademik misalnya, belum terjangkau oleh pendidikan khusus, terutama di daerah-daerah yang sedang berkembang termasuk Sumbawa. Anak-anak dengan kekhususan secara akademik justru menjadi bulan-bulanan teman-teman, guru dengan memberikan cap “ Anak bodoh”, Anak nakal”, ataupun “bebal” yang ada di sekolah umum. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan pada diri anak khusus.

 

            Fenomena di atas juga terlihat  dalam sekolah-sekolah inklusi. Bukannya memberikan pelayanan seperti yang dibutuhkan oleh anak-anak khusus, tapi malah memunculkan permasalahan-permasalahan yang baru. Psikolog Yossy Dwi Erliana, S.Psi., memberikan salah satu solusi yang paling aman untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus adalah dibentuknya “Sekolah Khusus” dengan kompetensi guru yang khusus serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kebutuhan mereka. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah pembagian kelas sesuai dengan kekhususan mereka, jangan sampai bercampur aduk, seperti anak retardasi mental (keterbelakangan mental) ringan disatukan dengan anak dengan kesulitan membaca. Menurutnya Pemerintah Sumbawa melalui Bupati Sumbawa mesti berani mengambil trobosan yang tidak biasa yang menjawab persoalan pemenuhan hak dasar bagi ABK. Apalagi sekarang sedang dibahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan, mestinya sekolah khsusus bagi ABK mesti diakomosir tidak sekedar menurunkan amanat peraturan yang lebih tinggi, jelas Alumnus Magister Profesi Psikologi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini.